BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : ... TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN

DI KABUPATEN BANYUWANGI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA

 

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang    :   1.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi;

                          2.   bahwa dengan berubahnya Ujian Nasional SD menjadi Ujian Sekolah dan menyesuaikan dengan beberapa kebijakan pemerintah perlu ada perubahan tata cara penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

 

Mengingat      :   1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

                          2.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

                          3.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

                          4.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

                          5.   Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

                          6.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

                          7.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

                          8.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

                          9.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

                          10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

                          12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah  Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan  Madrasah Aliyah;

 

 

 

 

 

 

                          13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;

                          14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0031/P/BSNP/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Prosedur Operasi Standar  Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustho, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2014/2015;

                          15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2217/103.02/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2014/2015;

                          16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);

                          17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);

                          18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 6/D);

                          19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku Kabupaten Banyuwangi.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan     :   PERATURAN BUPATI  TENTANG  TATA CARA  PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan:

1.   Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;

2.   Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

 

3.   Bupati adalah Bupati Banyuwangi;

4.   Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

5.   Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;

6.   Satuan Pendidikan meliputi TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK;

7.   Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;

8.   Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar(SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan     dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;

9.   Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN);

10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;

11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional;

12. Kelompok A pada TK/RA adalah peserta didik berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun;

13. Kelompok B pada TK/RA adalah berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun;

14. Program Kejar Paket A Setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;

15. Program Kejar Paket B Setara SMP adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;

16. Program Kejar Paket C Setara SMA adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;

17. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;

 

 

 

18. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/ Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga , KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka;

19. Jalur Mandiri adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;

20. Jalur Reguler adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas- luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :

(1)  Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;

(2)  Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk;

(3)  Akuntabilitas artinya penerimaan peserta  didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

(4)  Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;

(5)  Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

 

BAB III

BATAS JUMLAH PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

(1)  Jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar maksimum 20 orang;

(2)  Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar maksimum 5 orang;

 

 

(3)  Jumlah peserta didik  baru       pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 orang;

(4)  Jumlah peserta didik baru pada SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;

(5)  Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 orang;

(6)  Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;

(7)  Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 orang;

(8)  Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;

 (9)Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta;

BAB IV

WAKTU

Pasal 5

(1)  Kegiatan   penerimaan   peserta   didik     baru,    dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;

(2)  Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

(3)  Bagi penyelenggara Pendidikan Khusus,  sistem penerimaan peserta didik baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing setelah mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

Pasal 6

Satuan Pendidikan   dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

 

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK TK/RA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

(1)  Persyaratan calon peserta didik baru TK/RA adalah:

a.   berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;

b.   berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;

 

(2)    Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 4 tahun.

 

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

7Pasal 8

Mekanisme penerimaan peserta didik TK/RA ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan  tenaga pendidik.

BAB VI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

(1)  Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:

a.   berusia 7 –12 tahun wajib diterima;

b.   telah berusia lebih dari 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;

c.  berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.

d. PPDB online bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

      Komponen, bobot, dan skor SD sebagai berikut:

No

Komponen

Bobot

Skor Maks

Keterangan

1

Usia

60%

600

Akte Kelahiran/KK

2

Jarak tempat tinggal ke sekolah

40%

400

Bukti KSK

  

(2)  Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 6 tahun.